Penyelesaian Sengketa Informasi

Sengketa Informasi Publik

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Definisi

• Informasi Publik adalah informasi yang dikelola oleh Badan Publik dan berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau kepentingan publik.
• Sengketa Informasi Publik adalah perselisihan antara Badan Publik dan Pemohon/Pengguna Informasi terkait hak memperoleh atau menggunakan informasi publik.

Tahapan Penyelesaian

1. Keberatan ke Atasan PPID
   Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila:
   • Tidak puas dengan tanggapan PPID.
   • Tidak menerima tanggapan dalam waktu 30 hari kerja.
2. Pengajuan ke Komisi Informasi
   • Dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah alasan keberatan muncul.
   • Proses melalui Mediasi atau Ajudikasi Non-Litigasi.
   • Putusan mediasi bersifat final dan mengikat.
3. Pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
   • Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Komisi Informasi.
   • Keberatan diajukan paling lambat 14 hari setelah menerima putusan.
   • PTUN wajib memutus perkara maksimal 60 hari kerja.
4. Kasasi ke Mahkamah Agung
   • Dapat dilakukan paling lambat 14 hari setelah menerima putusan PTUN.
   • Mahkamah Agung wajib memutus maksimal 30 hari kerja.

Alasan Sengketa

• Informasi tidak diberikan atau tidak sesuai yang diminta.
• Permintaan informasi ditolak dengan alasan pengecualian (Pasal 17 UU KIP).
• Biaya yang dikenakan tidak wajar.
• Penyampaian informasi melebihi batas waktu.

Catatan

Bakorwil II Bojonegoro akan memfasilitasi seluruh proses sesuai ketentuan perundang-undangan, memastikan hak publik atas informasi tetap terlindungi, serta menjaga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.