Bakorwil II Bojonegoro Gelar Rakor Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Menjelang Musim Hujan 2025/2026

Diterbitkan tanggal 24 November 2025 275

Bojonegoro, 24 November 2025 – Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2025/2026, Bakorwil II Bojonegoro menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi yang diikuti perwakilan BPBD, perangkat daerah teknis, dan instansi terkait dari kabupaten/kota se-wilayah kerja. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Mliwis Putih, Senin (24/11), sebagai upaya memastikan kesiapan daerah menghadapi risiko cuaca ekstrem yang diprediksi meningkat.

Rapat dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si.,. Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi merupakan tugas strategis yang membutuhkan sinergi kuat antar-instansi.

“Bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar langkah mitigasi dan respons di lapangan dapat dijalankan secara cepat, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Prediksi Musim Hujan 2025/2026: Puncak Lebih Awal di Sejumlah Wilayah

Paparan pertama disampaikan oleh Taufiq Hermawan, S.T., M.T., Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo. Ia memaparkan perkembangan dinamika atmosfer dan laut yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Timur memasuki musim hujan lebih cepat dari normal.

Menurut BMKG, puncak musim hujan di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro—meliputi Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Nganjuk, dan Mojokerto—diprediksi terjadi pada periode November 2025 hingga Februari 2026 dengan intensitas hujan yang berpotensi tinggi.

“Sebagian model iklim mengindikasikan potensi La Niña lemah pada penghujung 2025, yang dapat meningkatkan curah hujan. Informasi meteorologi ini perlu digunakan dalam pengambilan kebijakan daerah. Pemerintah kabupaten/kota kami dorong memanfaatkan layanan radar cuaca WOFI serta peringatan dini 3 harian dan nowcasting dua jam,” jelas Taufiq Hermawan.

BPBD Jatim: Risiko Hidrometeorologi Meningkat, Daerah Diminta Perkuat Posko Siaga

Paparan kedua disampaikan oleh Drs. Sriyono, MM., M.Si., Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya BPBD Provinsi Jawa Timur. Dalam pemaparannya, Sriyono menjelaskan bahwa Jawa Timur memiliki tingkat risiko tinggi untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi, sebagaimana tercantum dalam Kajian Risiko Bencana Jatim 2022–2026.

BPBD Provinsi Jawa Timur telah memperkuat langkah mitigasi, mulai dari gelar peralatan penanggulangan bencana, distribusi logistik, hingga kesiapan operasi modifikasi cuaca sebagai alternatif pengurangan dampak hujan ekstrem.

“Mitigasi harus dilakukan sejak dini. Pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat posko siaga, memetakan jalur evakuasi, dan memastikan kesiapan sarana prasarana. Kita harus jauh lebih siap menghadapi puncak musim hujan agar dampak yang timbul dapat ditekan,” tegas Sriyono.

BPBD juga menyoroti adanya kebijakan baru terkait pembentukan Tim Pesantren Tangguh Bencana (PESTANA) sebagaimana tertuang dalam SE Gubernur Jatim Nomor 41505 Tahun 2025, sebagai upaya memperluas jejaring kesiapsiagaan hingga ke lingkungan pesantren.

Forum rakor membuka ruang diskusi antara peserta dari kabupaten/kota. Berbagai perhatian disampaikan, di antaranya kebutuhan penguatan posko siaga banjir dan longsor, pemutakhiran data wilayah rawan, hingga penguatan mekanisme komunikasi cepat berbasis grup koordinasi.

Bakorwil II Bojonegoro menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari mandat gubernur untuk memastikan seluruh wilayah memiliki kesiapan menyeluruh dalam menghadapi musim hujan tahun ini. Langkah antisipatif diharapkan dapat menekan risiko dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Melalui penyelenggaraan rakor ini, Bakorwil II Bojonegoro berharap tercipta harmoni koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta unsur masyarakat. Penanggulangan bencana, menurut Kepala Bakorwil, bukan hanya persoalan teknis, tetapi komitmen untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

“Dengan kesiapsiagaan yang kuat, koordinasi yang terbangun, dan pemanfaatan informasi meteorologi yang akurat, kita optimistis wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro dapat menghadapi musim hujan secara lebih siap dan tangguh,” tutupnya.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News