Sejarah Provinsi Jawa Timur

Diterbitkan tanggal 19 Oktober 2022 159491

Dalam sejarah bangsa, proses pembentukan struktur pemerintahan dan kewilayahan Jawa Timur ternyata memiliki perjalanan sangat panjang. Dari sumber-sumber epigrafis dalam bentuk batu tertulis (Prasasti Dinoyo), diketahui bahwa sejak abad VIII, tepatnya Tahun 770 di Jawa Timur telah muncul suatu satuan pemerintaahan, Kerajaan Kanjuruhan di Malang, dengan situs yang sampai kini masih diperdebatkan.

Pada abad X, Jawa Timur menapaki fase baru. Jawa Timur yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah, kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasaan berbagai kerajaan, seperti Medang (937-1017), Kahuripan (1019-1049), Daha-Janggala (1080-1222), Singasari (1222-1292) dan Majapahit (1293-1527). Dalam hal ini, Mpu Shendok (929-947) adalah tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timur.

Struktur pemerintahannya secara hierarki terdiri dari Pemerintah Pusat (Kraton), Watek (Daerah) dan Wanau (Desa). Struktur ini terus bertahan sampai abad XIII zaman Singasari.

Pada abad XIII terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Nagara (Provinsi).

Berdasarkan Prasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhanayang juga bergelar Sminingrat menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari Pusat (Kraton), Nagara (Provinsi), Watek (Kabupaten), dan Wanau (Desa).

Pada masa Kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari Bhumi (Pusat/Keraton), Negara (Provinsi/Bhantara), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama).

Anehnya struktur kenegaraan Majapahit (1294-1755). Wilayah Mataram dibagi secara konsentris terdiri dari Kuthagara/Nagara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraangung (Provinsi Dalam), Mancanagara (Provinsi Luar), Kabupaten dan Desa.

Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanagara Wetan (Pendalaman Jawa Timur).

Selanjutnya, setelah huru-hara Cina di Kartasura (1742), seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh pulau Madura jatuh ke tangan Kompeni, sedang daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa (Mancanagara Wetan-Mancanagara Kulon).

Dengan berakhirnya perang Dipanegara (1830), seluruh Jawa Timur (Bang Wetan) dapat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dari Tahun 1830-1928/1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintahan Pusat VOC di Batavia dengan para Bupati yang berada di wilayah kekuasaannya.

Pemerintah Hindia Belanda sejak awal abad XX menerapkan politik imperialisme modern dengan melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java) pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayah dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuklah Provinsi dan penentuan para Gubernurnya.

Untuk pertama kalinya R.M.T. Soerjo yang kala itu menjabat Residen Bojonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama. R.M.T. Soerjo yang dilantik tanggal 5 September 1945, sampai 11 Oktober 1945 harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro, dan baru pada tanggal 12 Oktober 1945 boyong ke Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur, yang menandai mulai berputarnya mekanisme Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari Jadi Jawa Timur dan akan diperingati secara resmi setiap tahun, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News