Bakorwil II Bojonegoro Perkuat Sinergi Pengelolaan Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat

Diterbitkan tanggal 20 September 2026 17

BOJONEGORO, 20 Agustus 2026 – Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Sarana Prasarana menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program FOLU Net Sink 2030 dalam Mendukung Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kehutanan Berbasis Masyarakat di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro, Kamis (20/8).

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd., melalui Kepala Bidang Sarana Prasarana, Vivit Nurhidayah, S.H., M.M., tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan hutan dan lahan sekaligus mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Program FOLU Net Sink 2030 tidak hanya diarahkan pada penanaman pohon atau pemulihan lahan secara fisik, tetapi juga mencakup pengelolaan hutan secara berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan produktivitas lahan, serta penguatan peran masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Bakorwil II Bojonegoro menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan dan kesamaan langkah dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga organisasi kemasyarakatan.

“Keberhasilan Program FOLU Net Sink 2030 sangat bergantung pada kemampuan kita membangun sinergi lintas sektor dan lintas kewenangan. Seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak pada arah yang sama dengan perencanaan yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten,” tegasnya.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RHL diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penanaman, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pengembangan ekonomi kehutanan.

“Rehabilitasi hutan dan lahan hendaknya tidak dipandang semata-mata sebagai kegiatan penanaman. RHL harus menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan dan lahan berbasis masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPDAS Brantas Sampean, Ir. Muchtar Efendi, S.Hut., M.Si., menyampaikan materi mengenai Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk mendukung FOLU Net Sink 2030. RHL diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sekaligus meningkatkan daya dukung serta produktivitasnya.

Paparan BPDAS Brantas Sampean juga menunjukkan bahwa pelaksanaan RHL dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar melalui tanaman produktif yang telah memberikan hasil bagi masyarakat.

“Rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga dapat menjadi penggerak peningkatan ekonomi masyarakat sekitar ketika dikelola secara produktif dan berkelanjutan.”

Catatan: kalimat terakhir ini adalah rumusan editorial dari substansi paparan, bukan kutipan verbatim. Jadi kalau untuk naskah resmi/siaran pers, saya tidak menyarankan memakai tanda kutip kecuali ada rekaman atau transkrip pernyataan Pak Muchtar.

Pada sesi berikutnya, Muhammad Hafiz, S.Hut., Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama, menyampaikan materi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pengendalian karhutla diarahkan untuk mengedepankan pencegahan secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan, termasuk melalui deteksi dini serta peningkatan peran masyarakat sebagai garda terdepan.

Strategi tersebut mencakup pengelolaan bahan bakar, patroli pencegahan, peringatan dini, deteksi hotspot melalui pemantauan satelit, hingga penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Pengendalian karhutla harus lebih mengedepankan upaya pencegahan yang terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Deteksi dini serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting agar potensi kebakaran dapat ditangani sebelum berkembang menjadi lebih besar.”

Catatan: ini juga merupakan parafrasa editorial dari materi Hafiz, bukan kutipan langsung yang tercatat dalam slide. Jadi sebaiknya tidak diberi tanda kutip sebagai pernyataan verbatim.

Melalui rapat koordinasi ini, Bakorwil II Bojonegoro mendorong agar pengelolaan hutan dan lahan di wilayah kerja tidak berjalan secara sektoral, melainkan dilaksanakan melalui kolaborasi lintas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

“Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan penyampaian laporan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan hutan dan lahan yang lestari, produktif, inklusif, berkeadilan, serta tangguh terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan.”

Melalui sinergi tersebut, pengelolaan hutan dan lahan di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan terhadap berbagai ancaman, termasuk kebakaran hutan dan lahan.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News