Diterbitkan tanggal 31 Agustus 2026 33
Rakor KAD Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan Bahas Penguatan Sinergi Pembangunan Kawasan
BOJONEGORO, 31 Agustus 2026 – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan, Senin (31/8). Forum ini menjadi ruang penguatan sinergi antardaerah dalam menangani berbagai persoalan pembangunan yang melampaui batas administratif.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd., yang diwakili Sekretaris Bakorwil, Jiyotomo, S.Sos. Rakor diikuti unsur pemerintah daerah anggota KAD, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kawasan Grebang Ratubangnegoro Kertowilangan melibatkan kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Dalam sambutan Kepala Bakorwil II Bojonegoro, ditekankan bahwa berbagai persoalan seperti transportasi, persampahan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, konektivitas, penanggulangan bencana, hingga pengembangan kawasan ekonomi tidak selalu dapat diselesaikan secara parsial oleh masing-masing daerah.
“Kerja sama antardaerah menjadi salah satu instrumen strategis untuk membangun sinergi dan kolaborasi. Melalui kerja sama, kita dapat menggabungkan potensi, sumber daya, dan kepentingan untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.”
Bakorwil II Bojonegoro juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama di masing-masing daerah. Hingga saat ini telah terinventarisasi 18 Perjanjian Kerja Sama (PKS) turunan yang mencakup sejumlah bidang, antara lain pemeliharaan pilar batas daerah, perdagangan dan perindustrian, replikasi inovasi daerah, infrastruktur, penanggulangan bencana, serta pengelolaan limbah.
Sementara itu, Ilham Try Atmaja, S.STP., M.AP., Ketua Tim Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, memaparkan pentingnya creative financing untuk mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
“Kita perlu mulai melihat dan mengembangkan creative financing sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, dengan menyusun skema yang lebih inovatif dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal, manfaat pembangunan, pembagian risiko, serta keberlanjutan pembiayaan.”
Menurutnya, salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sehingga pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD, dengan tetap memperhatikan kelayakan proyek, kepentingan masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta pembagian risiko.
Dari sisi Pemerintah Kabupaten Jombang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Eka Yulianto, S.STP., memaparkan perkembangan dan tindak lanjut kerja sama antardaerah. Sejumlah kerja sama yang telah dilakukan antara lain terkait pengelolaan limbah domestik, pemenuhan distribusi bahan pokok, replikasi inovasi daerah, dan penanggulangan bencana.
Salah satu rencana kerja sama yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah melalui Program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (PTLS) Sektor Persampahan Aglomerasi Jombang, yang diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah kawasan sekaligus menghasilkan energi.
Melalui rakor ini, Bakorwil II Bojonegoro mendorong agar kerja sama antardaerah tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi berkembang menjadi kolaborasi konkret yang menghasilkan program lintas wilayah, membuka peluang pembiayaan inovatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita dorong forum ini menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan bersama, menyusun program yang memiliki manfaat lintas daerah, serta membuka peluang pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yang inovatif dan berkelanjutan.”
Dapatkan berita lainnya melalui Google News
Jl. Pahlawan Nomor 5 Bojonegoro
(0353) 5254758, 881901
bakorwil2@jatimprov.go.id
http://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id