Bakorwil II Bojonegoro Gelar Rakor Penguatan Peran Kader Stunting 2025

Diterbitkan tanggal 03 Juni 2025 70

Bojonegoro, 3 Juni 2025 — Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) II Bojonegoro terus menguatkan komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Timur. Melalui Bidang Kemasyarakatan, Bakorwil menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi bertajuk “Pemberdayaan Kader Stunting Guna Optimalisasi Penanganan Stunting di Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Tahun 2025” yang digelar di Ruang Rapat Mliwis Putih, Kantor Bakorwil Bojonegoro, Selasa (3/6).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro yang diwakili oleh Kepala Bidang Kemasyarakatan, Rachmad Wagejanto, S.E., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan sumber daya manusia karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi penerus bangsa.

“Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stunting nasional tercatat 21,5 persen. Angka ini masih jauh dari target nasional 14 persen pada 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021,” ujar Rachmad.

Ia menambahkan, meskipun angka stunting di Jawa Timur menunjukkan tren positif dengan penurunan dari 19,2 persen pada 2022 menjadi 17,7 persen pada 2023, capaian tersebut belum merata. Beberapa daerah seperti Lamongan berhasil menurunkan prevalensi stunting, sedangkan Mojokerto dan Gresik justru mengalami peningkatan.

Dalam kesempatan itu, Rachmad menekankan pentingnya upaya penanganan stunting secara masif, terintegrasi, dan kolaboratif lintas sektor. “Penanganan stunting bukan hanya tugas dinas kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, hingga keluarga,” tambahnya.

Bakorwil II Bojonegoro juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi di Kabupaten Jombang (7 Mei 2025) dan Kabupaten Tuban (20 Mei 2025). Di Jombang, pendekatan berbasis komunitas diperkuat melalui kader Posyandu, pondok pesantren, dan sekolah. Sedangkan di Tuban, sinergi antarinstansi diwujudkan melalui edukasi kesehatan reproduksi, pelatihan lintas sektor, hingga usulan surat edaran bersama untuk remaja putri dan orang tua balita.

“Kami melihat peran Kementerian Agama sangat strategis dalam edukasi bahaya pernikahan dini serta pentingnya konsumsi tablet tambah darah di sekolah-sekolah,” jelas Rachmad.

Sementara itu, Afidah Andani, SKM, Administrator Kesehatan Ahli Pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, menekankan bahwa Posyandu merupakan garda terdepan dalam pencegahan stunting, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, hingga edukasi bagi ibu hamil dan remaja.

Melalui forum ini, Bakorwil II Bojonegoro berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah untuk memperkuat kelembagaan dan memperluas jangkauan kader stunting di seluruh pelosok wilayah kerja.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News