Pemprov Jatim Distribusikan 870.000 Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota untuk Tekan Wabah

Diterbitkan tanggal 11 Februari 2025 280

Surabaya, 11 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendistribusikan 870.000 dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Pendistribusian dilakukan di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Selasa (11/2), sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Darurat Bencana Non Alam PMK. 

“Ini upaya serius kami untuk mengendalikan wabah PMK yang mengancam populasi ternak di Jatim,” tegas Pj. Gubernur Adhy Karyono.

Secara simbolis, vaksin diserahkan kepada lima daerah: Kabupaten Pamekasan (14.500 dosis), Kabupaten Kediri (28.750 dosis), Kabupaten Bojonegoro (25.250 dosis), Kota Probolinggo (1.600 dosis), dan Kabupaten Pasuruan (18.000 dosis). Total vaksin yang tersedia saat ini mencapai 2,2 juta dosis, namun kebutuhan Jatim mencapai 6,6 juta dosis per tahun.

“Kami mendapat 1,7 juta dosis dari Kementan RI. Hari ini 520.000 dosis didistribusikan, ditambah 350.000 dosis tahap kedua.” ungkapnya.

Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbesar di Indonesia, mencapai 3,3 juta ekor atau 62% sapi perah dan 28% sapi potong nasional. Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan APBD untuk penanganan PMK, serta mendorong peternak melakukan vaksinasi mandiri dengan vaksin terjangkau dari Pusat Veteriner Farma (Pusvetma).

“Jika PMK di Jatim terkendali, dampaknya akan terasa secara nasional karena arus perpindahan ternak banyak berasal dari sini,” ujar Adhy. 

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Dr. Drh. Agung Suganda, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jatim, termasuk penetapan status darurat bencana non alam. Selain vaksin, Pemprov Jatim juga mendistribusikan obat-obatan pendukung, termasuk 10.000 botol Analgesik, 11.000 botol Antihistamin, 11.000 botol Vitamin ATP, dan 8.500 botol Vitamin ADE. 

“Kami prioritaskan penanganan PMK meski anggaran terbatas. Ini langkah strategis untuk menjaga Jatim sebagai lumbung ternak dan pangan nasional,” tambah Adhy. 

Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penanganan PMK. Menurutnya, wabah ini adalah persoalan bersama yang berdampak luas. Kami siap mendukung langkah-langkah Pemprov Jatim, meski APBD mengalami pengurangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menekan laju penyebaran PMK dan menjaga stabilitas sektor peternakan di Jawa Timur. (*)

Dapatkan berita lainnya melalui Google News