Dukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Bakorwil Bojonegoro Gelar Rakor Tahun 2022

Diterbitkan tanggal 06 September 2022 1054

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Bakorwil Bojonegoro menyelenggarakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Mliwis Putih Bakorwil Bojonegoro pada Selasa (6/9/2022).

Turut hadir pada rakor tersebut, para Kepala Dinas, badan, biro, bagian, atau yang mewakili di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur dan pemerintah kabupaten/kota sewilayah kerja Bakorwil Bojonegoro.

Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagyo diwakili Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Edhi Sigit Satyanto menyampaikan, memajukan kesejahteran umum merupakan salah satu tujuan dasar kita bernegara, yang tentunya hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa untuk mengupayakannya.

“Sebuah realita yang tidak kita nafikan bahwa sampai dengan saat ini angka kemiskinan di indonesia, begitu juga di provinsi jawa timur masih tinggi, yang artinya masih banyak penduduk yang belum sejahtera,” katanya.

Jumlah penduduk miskin berdasarkan data yang dirilis oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) pada bulan Maret 2020, menginformasikan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi jawa timur adalah 4.419.100 jiwa (11,40 %), lebih tinggi dari rata-rata nasional yang 9,78 %.

“Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstremnya adalah 1.812.210 jiwa (4,5%), yang juga lebih tinggi dari rata- rata nasional yang 3,9 %,” jelasnya.

Pada bulan Maret 2021, kemiskinan ekstrem di jawa timur turun, tetapi kondisi tersebut belum signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin ekstrem jawa timur yakni masih sebesar 4,4 % diatas rata-rata nasional yang 4 %. Sedangkan seiring dengan hal tersebut, bapak presiden RI telah ‘wanti-wanti’ miskin ekstrem tahun 2024 haruslah 0 %.

Berdasarkan data dari sumber yang sama pula, untuk 8 kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, yaitu meliputi Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Kota Mojokerto, ternyata memiliki konsentrasi penduduk miskin ekstrem cukup tinggi.

“Data pada bulan maret 2020 menginformasikan bahwa penduduk miskin ekstrem sejumlah 476.880 jiwa atau 26,3 % dari jumlah penduduk miskin ekstrem Provinsi Jawa Timur (paling tinggi dari 5 Bakorwil di provinsi jawa timur),” terangnya.

Namun beberapa waktu yang lalu, tim monev Bakorwil Bojonegoro bersama dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, melakukan monev terkait dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrem.

Dari kegiatan tersebut diperoleh data secara umum diantaranya bahwa serangkaian program kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem telah dicanangkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, sebut saja ada PKH, BLT, BPNT, BST, KIP, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro, dan telah dilaksanakan cukup baik dengan dukungan stake holders terkait.

“Namun demikian akselerasinya masih belum signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Tentunya hal ini menjadikan kesadaran kolektif kita, bahwa ada beberapa hal yang musti kita lakukan dalam upaya mempercepat pengurangan angka kemiskinan ekstrem,” terang Sigit.

Seiring dengan hal tersebut bapak presiden memberikan penekanan malalui instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang menggariskan bahwa perlu ada keterpaduan, sinergi program, kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Terhadap kondisi tersebut, perlu adanya pemetaan dan identifikasi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terkait dengan treatment yang akan diberikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sigit mengatakan, hampir di seluruh kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro memiliki potensi daerah yang patut dikembangkan dan diyakini akan dapat meningkatkan pendapat masyarakatnya, sebut saja pada sektor kepariwisataan, baik wisata alam, buatan, religi, maupun sejarah, sektor kerajinan.

“Seperti kerajinan berbahan baku kayu jati, daun pandan, dan berbagai industri kecil kreatif lainnya,” katanya.

Upaya mengungkit pendapatan penduduk miskin ekstrem melalui pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan ini akan dapat berjalan efektif, efisien, dan berhasil guna, manakala kegiatan difokuskan pada pengembangan satu produk sesuai karakteristik potensi daerah dan penduduknya. Pada satu lokus dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi, yakni melalui gerakan satu desa satu produk (One Vilage One Product / Ovop), serta pengembangan forum kemitraan UMKM.

Selain ovop dan pengembangan forum kemitraan UMKM, perlu juga adanya sinkronisasi data penduduk miskin ekstrem ataupun adanya single data sebagai pintu masuk pelaksanaan berbagai program penanganan kemiskinan, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, bantuan perumahan layak huni, perbaikan sanitasi dan air bersih, dan lain sebagainya.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News