DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR SELENGGARAKAN RAPAT PEMBEKALAN PENDAMPING PROGRAM JATIM PUSPA PROVINSI JATIM TAHUN 2020 DI BAKORWIL BOJONEGORO

Diterbitkan tanggal 14 Juli 2020 925

Bojonegoro, 14 Juli 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mengadakan rapat dengan disiplin penerapan protokol kesehatan di Bakorwil Bojonegoro, Senin 13 Juli 2020, maksud rapat tersebut adalah untuk melakukan Rapat Kerja / Hearing Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan tenaga ahli program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang PUED/K DPMD Provinsi Jawa Timur, dan tenaga pendamping Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, serta Tuban.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Bapak Ir. MOHAMMAD YASIN, MSi. Mengawali rapat kerja tersebut Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa rapat ini adalah dalam rangka untuk memberikan pembekalan pendamping program Jatim Puspa provinsi Jawa Timur secara luring di Bakorwil Bojonegoro. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) secara nyata mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia.

Dampak lainnya yang terkait adalah kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia maupun Jawa Timur. Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merancang dan mengimplementasi berbagai program. Program tersebut di antaranya program Jaring Pengaman Sosial.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan telah melakukan kegiatan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan dampak COVID 19 salah satunya dalam bentuk program program jaring pengaman sosial dan program regular yang direfocusing dalam rangka penanganan dampak Covid 19 yaitu program Jatim Puspa.

Program Jatim Puspa difokuskan untuk peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pemulihan dampak wabah COVID 19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki perempuan yang memiliki usaha dengan tingkat kesejahteraan 8 - 12% terendah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 15 Kabupaten kantong kemiskinan.

Selain itu program Jatim Puspa juga ditujukan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) graduasi mandiri sejahtera program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial. Tugas pendamping Jatim Puspa antara lain :

1. Memfasilitasi pelaksanaan Jatim Puspa di Kabupaten bersama Dinas PMD Kabupaten.
2. Memfasilitasi tim koordinasi desa dalam melaksanakan Jatim Puspa.
3. Mengendalikan pendamping desa dalam rangka pendampingan keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Memfasilitasi proses pencairan BKK kepada Pemerintah Desa.
5. Memfasilitasi KPM dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan.
6. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Jatim Puspa di tingkat desa.
7. Membantu penanganan pengaduan dan masalah dalam Jatim Puspa.
8. Melaporkan setiap bulan pelaksanaan tugas pendampingan untuk memperoleh rekomendasi.
9. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) BKK Pemerintah Desa serta menyampaikan hasilnya kepada DPMD Kabupaten.
10. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi laporan kegiatan dan pertanggungjawaban (LPJ) BKK Pemerintahan Desa bersama DPMD Kabupaten untuk disampaikan ke Sekretariat Provinsi.

Keberhasilan program Jatim Puspa ini bukan semata keberhasilan Pemerintah Provinsi, tetapi juga keberhasilan semua pihak yang berperan, mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News