Bakorwil II Bojonegoro Gelar Rakor Keberlanjutan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Diterbitkan tanggal 29 Juli 2025 88

Bojonegoro, 29 Juli 2025 – Bakorwil II Bojonegoro melalui Bidang Pemerintahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keberlanjutan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) yang diikuti perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-wilayah kerja. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Mliwis Putih, Selasa (29/7), sebagai langkah memperkuat budaya hukum dan kesadaran masyarakat dari tingkat desa.

Acara dibuka oleh Kepala Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program DSH memiliki makna lebih dari sekadar status administratif.

“Desa sadar hukum bukan hanya predikat, tetapi komitmen kolektif membangun harmoni sosial berbasis ketaatan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum di masyarakat, semakin kuat fondasi demokrasi dan pembangunan daerah,” ujar Agung.

Paparan pertama disampaikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim. Narasumber menekankan pentingnya penguatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendampingi masyarakat desa.

“Program DSH akan berkelanjutan jika pemerintah daerah serius mendukung pembinaan Kadarkum, penyuluhan hukum, dan mendorong partisipasi warga,” jelasnya.

Sementara itu, paparan dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Intan Isna Hidayatillah memaparkan data terbaru capaian program. Hingga pertengahan 2025, tercatat sudah ada 501 desa/kelurahan sadar hukum di Jawa Timur, menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan jumlah DSH terbanyak secara nasional.

“Kami mendorong agar kabupaten/kota aktif menjaga keberlanjutan program melalui dokumentasi hukum desa, pelibatan masyarakat, dan penyusunan regulasi pendukung di daerah,” ungkap Intan.

Forum ini juga membuka ruang diskusi interaktif. Perwakilan daerah menyampaikan sejumlah masukan, antara lain terkait strategi pembinaan DSH pasca penetapan, mekanisme evaluasi, serta peluang sinergi dengan program pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan terselenggaranya rakor ini, Bakorwil II Bojonegoro berharap lahir komitmen bersama untuk memperluas cakupan DSH dan memperkuat keberlanjutan program di seluruh wilayah kerja. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, budaya hukum di Jawa Timur diyakini akan semakin mengakar sebagai pondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News