Bakorwil II Bojonegoro Dorong Pemberdayaan UMKM dan Pendidikan Kewirausahaan untuk Percepat Penurunan Kemiskinan di Nganjuk

Diterbitkan tanggal 20 Agustus 2026 63

Nganjuk, 20 Agustus 2026 – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pembangunan Ekonomi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) sinkronisasi kegiatan percepatan penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di objek wisata serta perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan kewirausahaan bagi siswa SMK di Kabupaten Nganjuk, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 1 Bagor, Nganjuk, tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sektor pendidikan, pelatihan kerja, dan pelaku usaha dalam mendorong peningkatan pendapatan serta kemandirian ekonomi masyarakat.

Kepala Bakorwil II Bojonegoro, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd., menegaskan bahwa upaya penurunan kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan kelompok usia produktif.

“Percepatan penurunan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, serta perluasan kesempatan kerja,” ujar Kepala Bakorwil II Bojonegoro.

Hal tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menempatkan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai salah satu strategi utama penanganan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Jawa Timur Tahun 2025, persentase penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebesar 9,50 persen, sementara rata-rata kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro sebesar 9,98 persen. Kabupaten Nganjuk sendiri tercatat sebesar 10,06 persen.

Dalam konteks tersebut, peningkatan pendapatan masyarakat usia produktif menjadi salah satu perhatian penting. Tantangan tersebut juga berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan, khususnya masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada lulusan SMK yang pada 2025 tercatat sebesar 6,78 persen di Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan keterhubungan antara pendidikan vokasi, keterampilan, kebutuhan pasar kerja, dan peluang usaha.

Menurut Kepala Bakorwil II Bojonegoro, pemberdayaan UMKM memiliki posisi strategis dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

“UMKM tidak hanya kita lihat sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai ruang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena itu, yang perlu kita kuatkan bukan hanya jumlah usahanya, tetapi juga kapasitas SDM, kualitas produk, akses permodalan, legalitas, hingga kemitraan dan akses pasarnya,” jelasnya.

Berdasarkan data Sistem Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) Kementerian Koperasi dan UMKM, Jawa Timur memiliki sekitar 4,58 juta unit UMKM yang memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDRB Jawa Timur. Penguatan kapasitas UMKM diharapkan dapat membuka ruang usaha sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain, sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai ruang tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mencatat jumlah kunjungan wisatawan di destinasi pariwisata se-Wilayah Kerja Bakorwil II Bojonegoro mencapai sekitar 20,3 juta wisatawan, dengan Kabupaten Nganjuk mencatat sekitar 367.522 kunjungan wisatawan.

Potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan memperkuat keterlibatan UMKM di sekitar destinasi wisata, mulai dari peningkatan kualitas produk, kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, hingga perluasan jejaring dan kemitraan.

“Destinasi wisata harus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat di sekitarnya. Wisatawan datang bukan hanya untuk menikmati destinasi, tetapi juga harus menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk, jasa, dan usaha lokal,” ungkapnya.

Materi monev mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pemberdayaan UMKM, antara lain lemahnya SDM pelaku UMKM, keterbatasan akses permodalan, kurang optimalnya kreasi dan distribusi produk, standardisasi serta legalitas usaha, hingga belum kuatnya jejaring kemitraan.

Untuk itu, intervensi yang didorong mencakup pelatihan dan pembentukan kelompok usaha, fasilitasi akses modal, kemitraan dengan industri, pendampingan penyusunan kerja sama, hingga monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Langkah tersebut diarahkan agar pelaku usaha masyarakat semakin kompeten, memiliki kepastian pasar, dan mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Selain pemberdayaan UMKM, penguatan pendidikan kewirausahaan bagi siswa SMK menjadi bagian penting dalam upaya menyiapkan generasi muda yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha.

“Kita ingin pendidikan vokasi tidak berhenti pada kesiapan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mampu membekali anak-anak kita dengan keterampilan dan pola pikir kewirausahaan, sehingga mereka memiliki pilihan untuk menciptakan peluang usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar,” tutur Kepala Bakorwil II Bojonegoro.

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan keterampilan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar, khususnya perkembangan industri pariwisata di daerah. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan dunia usaha menjadi penting agar kompetensi yang diberikan benar-benar memiliki keterhubungan dengan kebutuhan lapangan.

Melalui kegiatan ini, Bakorwil II Bojonegoro menegaskan perannya sebagai fasilitator koordinasi antarkabupaten/kota sekaligus penghubung antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pemerintah daerah. Sinergi pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha diharapkan dapat diperkuat melalui forum koordinasi multipihak, pertukaran praktik baik, serta pengawalan tindak lanjut program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, pemberdayaan UMKM dan penguatan pendidikan kewirausahaan diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi masyarakat yang lebih produktif, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk dan wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro.

Dapatkan berita lainnya melalui Google News